PEKANBARU (Harian.co) — Polemik telah di setujuinya salah satu ijin Pub dan KTV di Panam Pekanbaru menuai respons publik.
Umat Islam dari berbagai elemen Ormas islam, pemuda mahasiswa, majelis taklim dan emak emak ikut unjuk rasa beberapa minggu ini.
Salah satunya muncul dari tokoh masyarakat Riau Dr. Elviriadi disela-sela aksi anti maksiat tolak Pub dan KTV, pada Jumat Sore (16/12/2022).
“Aaaaaaccccccch, itu kan mudah saja. Jika pemerintah daerah menolak, atas desakan masyarakat itukan jadi sumber hukum. Namanya ius konstituendum. Hukum itu terbentuk dan dibentuk dari norma masyarakat,” ujar putra Meranti itu.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah itu mengatakan pintu masuk perubahan regulasi dari legislatif.
“Untuk kasus sekarang ini dah pas betul. DPRD Pekanbaru sebagai wakil rakyat sudah sepakat menolak melalui rapat resmi. Ini sudah ius konstituendum yang terlembagakan dalam keputusan politik. Sudah kuat dan legitimate,” imbuhnya.
Elviriadi menyatakan kelemahan UUCK bisa membuat benturan dengan UUD 45.
“Naah, kelemahan UUCK itu disitu. Bisa disalah tafsirkan sehingga terjadi pemisahan otoritas perundangan. Pemerintah Pusat seolah berwenang penuh. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota tinggal terima bulat bulat. Ini berlawanan dengan UUD 45 dan peraturan perundangan lainnya. Seperti UU No.32 tahun 2004 tentang Pemda, UU No.23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 1 ayat 6 dimana hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,” urai akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu.
“Acccccch payaaaah, Wak! takkanlah daerah terimo nasib gitu ajeee. Jadi kembali ke sentralistik Orde Baru. Mundur macam undur undur pantai sungai apit ini. Lelamo temakol pun begayot di leher cukong nak ikut nyanyi karaoke Pub & KTV. Kepunan telouw temakol karaoke begayoooot-laaaaaaa,” pungkas peneliti telouw temakol yang rutin gundul demi hutan tropis.
(*)
