JAKARTA (CNC) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) di Indonesia sepanjang 2026 hingga akhir September.
Belasan bank tersebut tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Sumatra Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, hingga DKI Jakarta.
Bank terbaru yang izin usahanya dicabut adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Musyarakah Ummat Indonesia di Kota Tangerang, Banten. Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026.
BPRS Musyarakah Ummat Indonesia beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.
Sebelum pencabutan izin tersebut, OJK telah lebih dahulu menutup 14 BPR dan BPRS lainnya sejak Januari 2026.
Pada Januari, OJK mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.
Selanjutnya, pada Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat yang izinnya dicabut pada 9 Februari, disusul PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.
Memasuki Maret, OJK mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat pada 9 Maret dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret.
Pada April, pencabutan izin dilakukan terhadap PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, efektif 7 April 2026.
Setelah itu, OJK kembali mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, pada 25 Juni.
Jumlah bank yang ditutup meningkat pada Juli. Tercatat tiga bank kehilangan izin usaha, yakni PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.
Pada Agustus, OJK mencabut izin PT BPR Citra Bersada Abad yang berlokasi di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pencabutan tersebut efektif berlaku pada 19 Agustus 2026.
Sementara pada September, terdapat tiga bank yang izinnya dicabut, yakni PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September; PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September; dan BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang pada 25 September.
Dengan pencabutan izin usaha tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor tidak lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
OJK menyatakan penyelesaian hak dan kewajiban bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.
Selain itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham bank yang telah dicabut izin usahanya dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.
Berikut daftar 15 BPR dan BPRS yang izin usahanya dicabut OJK sepanjang 2026 hingga 25 September:
1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026).
2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026).
3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026).
4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026).
5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026).
6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026).
7. PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatra Barat (7 April 2026).
8. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026).
9. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur (3 Juli 2026).
10. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta (7 Juli 2026).
11. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat (16 Juli 2026).
12. PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, Jawa Barat (19 Agustus 2026).
13. PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat (1 September 2026).
14. PT BPR Pasarraya Kuta, Bali (17 September 2026).
15. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten (25 September 2026).**