PEKANBARU - Perguruan tinggi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan mengusulkan pembentukan konsorsium perguruan tinggi yang melibatkan berbagai kampus dalam satu ekosistem kolaborasi.
Usulan itu disampaikan Fauzan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Perguruan Tinggi Tahun 2026 yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau.
Menurut Fauzan, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akademik atau tata kelola institusi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan.
“Kampus harus hadir sebagai bagian dari solusi. Potensi yang dimiliki perguruan tinggi harus diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi daerah,” katanya kutip Minggu, 2 Agustus 2026
Ia menjelaskan, Riau dan Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang besar. Riau menjadi provinsi dengan perekonomian terbesar keenam di Indonesia, sementara Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga secara nasional pada triwulan III 2025 serta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia.
Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Kepulauan Riau masih memiliki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,94 persen per Februari 2025 atau tertinggi kedua secara nasional. Di sisi lain, kesenjangan angka kemiskinan antarwilayah masih cukup lebar, baik di Riau maupun Kepulauan Riau.
Fauzan juga menyoroti meningkatnya prevalensi stunting di Riau yang naik dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Karena itu, ia mendorong setiap kampus tidak bekerja secara terpisah, melainkan membangun konsorsium berdasarkan keunggulan masing-masing. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai sumber daya, tenaga ahli, hingga hasil riset dapat diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan pembangunan daerah.
Sebagai contoh, Fauzan menyinggung konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur yang berhasil mengintegrasikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan penelitian mahasiswa untuk mendukung penanganan stunting dan kemiskinan.
Menurutnya, model serupa dapat diterapkan di Riau dan Kepulauan Riau sehingga penelitian yang dihasilkan kampus tidak berhenti sebagai karya akademik, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Selain memperkuat riset, ia juga meminta perguruan tinggi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, Fauzan meminta LLDikti Wilayah XVII memetakan bidang keunggulan masing-masing perguruan tinggi, kemudian menghubungkannya dengan program prioritas pemerintah daerah serta kebutuhan dunia usaha dan industri.
Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah XVII Nopriadi mengatakan kualitas perguruan tinggi di wilayah Riau dan Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Dalam dua tahun terakhir, jumlah program studi yang meraih akreditasi unggul meningkat hingga 464 persen. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan LLDikti Wilayah XVII pada periode April–Juni 2026 mencapai 89,13 persen dengan kategori sangat puas.**
sumber: TVRINews
Melalui Rakorpim tersebut, Kemdiktisaintek berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat semakin kuat sehingga pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
