PEKANBARU - Tiga unit angkutan sampah yang beroperasi tanpa mengantongi izin operasional diamankan tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru bersama Satpol PP Kota Pekanbaru.

Ketiga mobil tersebut diamankan saat petugas melakukan pengawasan rutin di kawasan trans depo Jalan Air Hitam, Pekanbaru, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Ironisnya, ketiga angkutan tersebut masih menggunakan stiker Lembaga Pengelola Sampah (LPS), sehingga tampak seperti angkutan sampah resmi. Padahal, berdasarkan pemeriksaan petugas, ketiganya tidak lagi mengantongi izin operasional dari DLHK Kota Pekanbaru.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra melalui Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan (PPL), Juli Victorino mengatakan, penertiban tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin pengawasan terhadap angkutan sampah LPS.

"Kita melaksanakan kegiatan rutin, gabungan dari bidang PPL, Kepala UPT Pengelolaan Persampahan dan PPNS Satpol PP. Pengawasan angkutan LPS yang memiliki izin operasional. Giat kita di seputaran Trans Depo Air Hitam," ujar Juli yang akrab disapa Rino, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, petugas menghentikan dan memeriksa sekitar 40 unit angkutan sampah yang masuk ke kawasan trans depo.

"Sekitar pukul 17.00 WIB kita melakukan pemeriksaan terhadap izin operasional angkutan sampah LPS. Ada lebih kurang sekitar 40 unit yang kita stop dan lakukan pengecekan izin operasional yang dikeluarkan oleh DLHK. Ada yang berizin dan ada yang tidak bisa menunjukkan izinnya," terangnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan ada tiga unit mobil yang tidak dapat menunjukkan izin operasional yang dikeluarkan DLHK Kota Pekanbaru.

Rino mengungkapkan, ketiga kendaraan tersebut diketahui membuang sampah ke trans depo ketika jam operasional tempat tersebut telah dihentikan. Mereka juga masih memasang stiker LPS meski sudah tidak lagi menjadi bagian dari LPS.

"Yang tidak bisa menunjukkan izinnya itu tiga unit. Mereka ini membuang sampah ke trans depo pada saat jam tutup trans depo," katanya.

Menurut Rino, ketiga unit tersebut sebelumnya memang pernah bergabung dengan LPS. Namun, setelah tidak lagi menjadi bagian dari LPS, stiker yang menandakan sebagai angkutan LPS tidak dilepas.

"Unit-unit ini memakai stiker LPS, sebelumnya mereka bergabung dengan LPS. Namun sudah diberhentikan dari LPS, tapi stiker angkutan LPS-nya tidak dilepas," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat kendaraan tetap dapat masuk ke trans depo. Rino menyebut para pengemudi diduga memanfaatkan kedekatan dengan petugas pengawas di lokasi.

"Ya karena sudah kenal dengan pengawas di trans depo, mereka main masuk saja (buang sampah). Mereka ini masuk di jam stopnya timbangan. Sementara yang memegang data mobil ini masih aktif atau tidaknya itu (petugas) timbangan," ungkapnya.

Setelah diamankan, ketiga kendaraan beserta pengemudinya kemudian digiring ke Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru. Ketiganya diserahkan kepada Satpol PP untuk menjalani proses penindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan daerah yang berlaku.

"Unit (yang tidak berizin) kami giring ke kantor Satpol PP. Kami serahkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan perda," pungkasnya.**


sumber: MC Riau

DUMAI (CNC) – Apical melalui PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) memanfaatkan bungkil inti sawit atau palm kernel expeller (PKE), produk samping dari proses pengolahan inti kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak karena kandungan nutrisi dan seratnya.

Melalui program pendampingan usaha peternakan, PKE diberikan sebagai pakan tambahan bagi kelompok peternak kambing binaan yang melibatkan 24 keluarga di Dumai, Riau.

Pemanfaatan PKE menjadi bagian dari upaya PT SDS dalam mendukung pengelolaan ternak sekaligus pengembangan usaha dua kelompok peternak binaan di sekitar wilayah operasional perusahaan agar semakin produktif dan mandiri.

Sepanjang Januari–Agustus 2026, kedua kelompok tersebut memiliki total 272 ekor kambing dan mencatat penjualan 66 ekor senilai Rp178,2 juta. Capaian ini menunjukkan bagaimana pendampingan usaha peternakan dapat membantu membangun aset produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga anggota kelompok. 

“Kami ingin agar sumber daya yang tersedia dari kegiatan operasional juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui pendampingan ini, PKE dimanfaatkan untuk mendukung usaha peternakan yang dapat terus berkembang dan memberikan nilai ekonomi bagi keluarga anggota kelompok,” ujar Agus Wiastono, CSR Manager Apical.

Sebelum diberikan kepada kambing, PKE difermentasi agar lebih mudah dikonsumsi dan dicerna. Proses ini membantu melunakkan tekstur PKE dan mengurai serat kompleks sehingga nutrisinya lebih mudah diserap ternak.

Menurut Agus, proses fermentasi menjadi bagian penting dalam pemanfaatan PKE sebagai pakan tambahan. Selain membantu meningkatkan palatabilitas pakan, proses ini membuat PKE lebih mudah dikonsumsi oleh kambing ketika diberikan bersama hijauan.

Pemanfaatan PKE menjadi salah satu bentuk dukungan PT SDS kepada dua kelompok peternak binaan yang berada di RT 5, 6, dan 7. Selain dukungan pakan tambahan, pendampingan diarahkan untuk membantu kelompok mengembangkan usaha peternakan sebagai kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan yang beranggotakan 10 keluarga memiliki 112 ekor kambing senilai Rp214,85 juta. Sepanjang Januari–Agustus 2026, kelompok ini menjual 32 ekor kambing senilai Rp86,4 juta. Kelompok tersebut juga mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan nilai sekitar Rp54 juta sebagai bagian dari penguatan ekonomi anggotanya.

Bagi anggota kelompok, manfaat usaha peternakan juga dirasakan secara langsung dalam kehidupan keluarga. Lina, Ketua Kelompok Tani Wanita Tunas Harapan, mengatakan bahwa hasil penjualan ternak telah membantu membiayai pendidikan anaknya hingga menyelesaikan jenjang S1.

Sementara itu, Kelompok Sukabumi yang beranggotakan 14 keluarga memiliki 160 ekor kambing senilai Rp286,75 juta. Pada periode yang sama, kelompok ini mencatat penjualan 34 ekor kambing senilai Rp91,8 juta. M. Nasir, salah satu anggota Kelompok Sukabumi, mengatakan bahwa kelompoknya menerima bantuan PKE secara berkala, sekitar setiap 1,5 bulan, dengan total sekitar 2,3 ton untuk mendukung kebutuhan pakan ternak.

Perkembangan kedua kelompok menunjukkan bahwa usaha peternakan tidak hanya menjadi kegiatan produktif, tetapi juga dapat membangun aset dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga anggota kelompok. Ke depan, Apical melalui PT SDS akan melanjutkan pendampingan dengan fokus pada peningkatan produktivitas ternak, pengelolaan usaha, dan penguatan kemandirian kelompok agar kegiatan peternakan dapat terus berkembang sebagai sumber penghasilan keluarga.**

PEKANBARU - Dinas Kesehatan (Diskes) provinsi Riau mencatat terjadi peningkatan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), selama kurun waktu bulan Agustus dan September. Selama dua bulan tersebut, penderita ISPA di Riau tercatat sebanyak 10.783 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan, terjadinya peningkatan kasus penderita ISPA di Riau tersebut diduga akibat kabut asap yang melanda Riau karena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

“Total penderita ISPA di Riau selama periode Agustus hingga awal September tercatat sebanyak 10.783 kasus,” katanya.

Dari total keseluruhan penderita, korban teridentifikasi terdiri dari 5.321 pasien laki-laki dan 5.462 pasien perempuan. Kondisi ini makin mengkhawatirkan lantaran ribuan anak-anak dan balita menjadi kelompok paling terdampak. 

Dari data menunjukkan sebanyak 1.937 balita usia 0–5 tahun terdeteksi terserang ISPA, dengan rincian 1.162 anak laki-laki dan 775 anak perempuan. Tak hanya balita, kelompok anak usia sekolah 5–9 tahun yang terjangkit ISPA juga mencapai 1.844 jiwa, terdiri dari 989 anak laki-laki dan 855 anak perempuan.

Meski terjadi lonjakan signifikan, Zulkifli mengklaim fasilitas kesehatan di daerah terdampak masih sanggup menampung dan melayani para pasien secara maksimal.

Guna menekan dampak buruk ledakan ISPA, Dinkes Riau mengklaim terus menggalakkan pembagian masker gratis dan kampanye edukasi kesehatan ke masyarakat.

“Pemerintah daerah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil serta balita terdampak, sembari menyiagakan oksigen konsentrator di Puskesmas. Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team) di setiap Puskesmas telah diaktifkan penuh untuk mengantisipasi gejolak lonjakan pasien secara mendadak,” sebutnya.

Khusus di tingkat provinsi, Dinkes Riau mendirikan tenda posko darurat yang dilengkapi rumah oksigen dan tempat tidur medis untuk penanganan kritis. Langkah darurat ini juga melibatkan akademisi perguruan tinggi serta organisasi profesi kesehatan untuk mendistribusikan masker kepada para pengguna jalan.

Kemudian juga, pihaknya mengimbau untuk meningkatkan deteksi dini dengan mendorong masyarakat yang mengalami gejala untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

"Kita juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang diakibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta, dan lanjut usia," katanya.

Selain itu juga perlu tindakan memastikan ketersediaan masker dalam melindungi diri dari polusi udara, khususnya masker yang dapat menyaring polusi udara.

"Tenaga kesehatan kita di Faskes kita minta untuk segera melaporkan dan memantau kasus kejadian penyakit yang diakibatkan oleh asap seperti ISPA, iritasi mata, pneumonia, iritasi kulit dan asma ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota," tutupnya.**


sumber: MC Riau

DUMAI - Tanoto Foundation bersama Pemko Dumai melalui Bappeda Dumai menggelar workshop pengasuhan dan stimulasi dini, Selasa 8 September di Gedung Sri Bunga Tanjung - Kota Dumai (Pendopo Kota Dumai). Workshop yang dilaksanakan dalam rangka "Memperkuat Pengasuhan dan Stimulasi Dini pada 1000 HPK sebagai Fondasi SDM Unggul Kota Dumai Menuju Indonesia Emas 2045".

Workshop dibuka oleh Walikota Dumai diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Dumai, Muhammad Yunus. Saat menyampaikan sambutan, Yunus menyampaikan terimakasih kepada Tanoto Foundation dalam rangka tumbuh kembang anak di Dumai yang dilakukan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Sesuai dengan harapan kita melalui workshop ini tentu kita berharap nanti ada inovasi dan kreativitas yang nanti kita dengarkan bersama-sama yang

akan kita bagikan kepada keluarga kita untuk mewujudkan generasi emas," katanya.

Diakui, saat ini pengembangan anak usia dini adalah isu prioritas strategis, maka perlu dorong semua pihak.

Sementara Regional Lead Tanoto Foundation, Dendi Satria Utama menjelaskan bahwa workshop didasari bahwa asesmen awal menunjukkan Kota Dumai memiliki komitmen politik pada RPJMD 2025-2029 melalui arah kebijakan terkait pengasuhan dan stimulasi dini, namun memerlukan penguatan kapasitas lintas OPD dan penyelarasan regulasi dengan UU No. 4 Tahun 2024 (ΚΙΑ), sehingga pihaknya turut memberikan dukungan.

"Data menunjukkan ada 31.187 anak usia dini yang ada di Kota Dumai, bisa dibayangkan kalau ini difasilitasi semua pengasuhan dan simulasi, maka anak-anak ini tumbuh kembang optimal, maka banyak bonus demografi yang akan dipetik oleh kota Dumai," kata Dendi.

Workshop berlangsung sehari bertujuan meningkatkan kesadaran, membuka peluang inovasi kebijakan, dan mendapatkan data dan informasi terkait Pengembangan Anak Usia Dini di Kota Dumai, melibatkan OPD strategis dan semua pihak terkait.

Workshop diharapkan menghasilkan asistensi teknis penyusunan pokok pikiran dan Draft Ranperwako pada September - Oktober 2026.

Talkshow menghadirkan narasumber dari Kemendagri, Bunda PAUD Dumai, Tim Ahli (Direktur Pusat Kajian SDGs UIR), DR Azharuddin M Amin serta dari Tanoto Foundation.

Peserta Workshop terdiri dari Bunda PAUD dan TP-PKK Kec dan Kelurahan se Dumai, OPD Pengampu, LAMR, HIMPAUDI, IGTK, PP PAUD, IGRA, MKKS PAUD/RA, IBI, IDAI, PERSAGI, Pokja PAUD, KUA, Kepala Puskesmas se Dumai dan organisasi lainnya.

Workshop juga turut didukung Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan serta Kemenag Dumai.**

DUMAI, 8 September 2026 – Komitmen PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Dumai dalam mendukung percepatan dekarbonisasi dan transisi energi nasional kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai berhasil meraih Juara 1 Kategori On-Grid Self Consumption dalam ajang Apresiasi Energi Baru dan Terbarukan (AEBT) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (3/9).

Penghargaan bergengsi tersebut diraih melalui karya inovasi berjudul “Transformasi Kawasan Hunian Rendah Karbon melalui Implementasi PLTS 3,77 MWp sebagai Akselerator Dekarbonisasi dan Transisi Energi Berkelanjutan di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai.”

Karya yang mengantarkan Kilang Dumai meraih prestasi tertinggi tersebut disusun oleh tim Fungsi Engineering & Development yang terdiri dari Ervandy Haryoprawironoto, Saeful Sampe, dan Nobal Ardhinata. Melalui proposal tersebut, tim mengangkat implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hunian Kilang Pertamina Dumai sebagai langkah nyata dalam mewujudkan kawasan rendah karbon sekaligus mendukung agenda transisi energi yang berkelanjutan.

Capaian ini mencerminkan konsistensi Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dalam mengintegrasikan pemanfaatan energi baru terbarukan ke dalam operasional perusahaan. Implementasi PLTS berkapasitas 3,77 MWp tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon, tetapi juga mendukung peningkatan efisiensi energi, keandalan operasional, serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perwira yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perwira Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning yang telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan kontribusi terbaiknya dalam menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi operasional sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa semangat inovasi dan kolaborasi telah tumbuh menjadi budaya kerja di lingkungan Kilang Dumai. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas penghargaan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai," ujar Iwan.

Menurutnya, penghargaan ini semakin memperkuat posisi Kilang Dumai sebagai bagian dari perusahaan energi yang aktif mengintegrasikan pemanfaatan energi terbarukan dalam operasional, sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Program PLTS 3,77 MWp sendiri dikembangkan melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga RU Dumai dan PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE). Sinergi tersebut mencerminkan komitmen dan kolaborasi kuat di lingkungan Pertamina Group dalam menghadirkan solusi energi bersih yang andal, efisien, serta memberikan manfaat lingkungan dan bisnis secara berkelanjutan.

Melalui skema on-grid self consumption, energi listrik yang dihasilkan PLTS dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik internal perusahaan. Skema ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan energi surya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil. Implementasi tersebut menjadi salah satu langkah konkret Kilang Dumai dalam mempercepat pengurangan emisi karbon melalui penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Keberhasilan meraih Juara 1 AEBT 2026 juga menunjukkan bahwa upaya dekarbonisasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan perusahaan dalam menjaga keandalan dan keberlanjutan operasi. Transformasi energi yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada manfaat lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan efisiensi dan nilai ekonomi yang mendukung daya saing perusahaan.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum, menambahkan bahwa penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat bagi perusahaan untuk terus menghadirkan inovasi berkelanjutan.

"Penghargaan ini menjadi momentum bagi Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai untuk terus memperkuat budaya inovasi dan memperluas implementasi solusi energi rendah karbon. Kolaborasi lintas fungsi serta sinergi antar entitas di lingkungan Pertamina Group menjadi salah satu kunci dalam mempercepat berbagai inisiatif energi bersih yang memberikan manfaat nyata bagi perusahaan maupun lingkungan," ujar Muhammad Rum.

Raihan tersebut semakin mempertegas peran Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai sebagai salah satu motor penggerak transformasi energi berkelanjutan di Indonesia melalui integrasi aspek dekarbonisasi, efisiensi energi, keandalan operasional, dan penciptaan nilai dalam satu program yang terukur.

Melalui keberhasilan implementasi PLTS 3,77 MWp dan pencapaian Juara 1 AEBT 2026, Pertamina Patra Niaga RU Dumai menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan bisnis. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan serta replikasi pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas, sekaligus mendukung perjalanan Pertamina menuju operasi yang semakin rendah karbon dan berkelanjutan.**

JAKARTA - Video yang memperlihatkan air laut surut di pesisir dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, viral di media sosial. BMKG menjelaskan surutnya air laut tersebut tak berarti tanda tsunami datang.

Yang dilihat di medsos akun Threads @topan_desmon membagikan video Senin (7/9/2026), kondisi pesisir yang disebut dekat Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9). Pesisir tersebut terlihat surut hingga seperti area pantai.

Kepala BMKG Wilayah II, Hartanto, mengatakan pihaknya belum menemukan bukti bahwa surutnya air laut tersebut berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Hartanto mengatakan, per Minggu (6/9), kondisi perairan di Selat Sunda masih normal.

"BMKG melaporkan bahwa hingga 6 September 2026 pukul 07.30 WIB, pemantauan 20 tide gauge di sekitar Selat Sunda menunjukkan muka laut masih mengikuti pola pasang-surut astronomis normal," ujar Hartanto, Senin (7/9).

Hartanto mengatakan jaringan seismik juga tidak mendeteksi adanya sinyal longsoran besar pada tubuh gunung, perpindahan massa bawah laut, ataupun gempa tektonik yang dapat memicu tsunami.

"Karena itu, saat laporan tersebut diterbitkan, tidak terdapat ancaman tsunami akibat erupsi Anak Krakatau. Laporan resmi pemantauan multisensor BMKG," ucapnya.

Meski begitu, Hartanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Menurut dia, apabila air laut tiba-tiba surut dengan cepat dan tidak sesuai dengan pola pasang-surut, terlebih jika disertai suara gemuruh kuat atau muncul gelombang yang tidak biasa, masyarakat diminta segera menjauh dari pantai.

"Segera menjauh dari pantai menuju tempat tinggi dan ikuti informasi BMKG, PVMBG, serta BPBD. Jadi, unggahan tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai rekaman kondisi lokal, bukan bukti tsunami Anak Krakatau," katanya. **


sumber: detikcom