Recent Post Recent Post
View More

Redaksi — November 11, 2026

JAKARTA (CNC) – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memerintahkan sejumlah jenderal di Mabes Polri melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, ia memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, perintah tersebut disampaikan Listyo kepada sejumlah bawahannya secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, perintah itu disebut tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.

Selanjutnya, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi.

Melalui sistem tersebut, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil rekaman penyadapan, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk transkrip. Hasilnya selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga diterima Listyo.

Komisi III DPR RI memanggil Suyudi bersama jajarannya untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Listyo Sigit Prabowo, yang pernah menjabat Kapolri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — November 11, 2026

LAMONGAN (CNC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan masih menunggu laporan resmi terkait dugaan penggerebekan Kepala Desa (Kades) Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Angely Emitasari (AE), bersama seorang Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA di sebuah hotel di Kota Batu.

Meski kasus tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial, hingga Rabu (11/11/2026), belum ada penjelasan langsung dari AE terkait dugaan peristiwa yang menyeret namanya.

AE sebelumnya sempat berjanji memberikan klarifikasi melalui pengacara yang ditunjuknya. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp juga belum mendapatkan tanggapan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, AE telah dimintai keterangan di Polres Batu pada Selasa (10/11/2026). Namun, belum ada keterangan resmi yang disampaikan terkait hasil pemeriksaan tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan informasi mengenai dugaan kasus tersebut.

"Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya," kata Joko.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima Pemkab Lamongan. Dinas PMD juga belum mendapatkan tembusan surat maupun dokumen resmi terkait dugaan peristiwa tersebut.

Karena belum adanya laporan dan dasar hukum yang jelas, pihaknya belum dapat mengambil langkah konkret terhadap kepala desa yang bersangkutan.

Meski demikian, Joko memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila terdapat perkembangan yang memiliki dasar hukum.

"Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Joko enggan berspekulasi mengenai kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada AE. Menurutnya, pemerintah daerah harus menunggu perkembangan perkara sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Hal senada disampaikan Camat Sukorame, Harwa Yutomo. Ia mengaku belum menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat maupun perangkat Desa Kedungkumpul terkait dugaan kasus tersebut.

"Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami di Kecamatan," ujarnya.

Harwa mengatakan, apabila terdapat laporan tertulis dari masyarakat, BPD, perangkat desa maupun tokoh masyarakat, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lamongan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Jika ada laporan surat resmi dari masyarakat, BPD maupun perangkat desa atau tokoh masyarakat, saya akan mengambil langkah koordinasi dengan PMD," katanya, Rabu (11/11/2026).

Terkait aktivitas AE sebagai kepala desa setelah kasus tersebut mencuat, Harwa mengaku belum melakukan pengecekan ke pemerintah desa. Ia juga belum menerima informasi apakah AE tetap menjalankan aktivitas kedinasan atau tidak masuk kantor.

"Nah itu, masuk kerja atau bolos, belum juga ada laporan ke saya," tambahnya.

Dugaan Penggerebekan di Hotel

Sebelumnya, dugaan penggerebekan terhadap IGA dan AE di sebuah hotel di Kota Batu menjadi perhatian publik setelah beredar unggahan di media sosial.

Peristiwa itu disebut terjadi pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Penggerebekan diduga dilakukan oleh EDA, istri sah IGA, dengan didampingi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batu, Propam, Pamapta serta pihak hotel.

Dalam informasi yang beredar, EDA mengaku mengikuti kendaraan suaminya sejak dari rumah hingga tiba di hotel tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi langsung dari AE maupun keterangan resmi yang menjelaskan secara utuh dugaan peristiwa tersebut.

Pemkab Lamongan menyatakan masih menunggu laporan resmi dan perkembangan proses hukum sebelum mengambil tindakan terhadap kepala desa yang bersangkutan.**


sumber: detikcom


Read more »

Redaksi — November 11, 2026

DUMAI (CNC) – Kepolisian Resor (Polres) Dumai memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 13 kasus dengan 14 tersangka. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 711,42 gram sabu, 190 butir ekstasi, dan 313 pcs etomidate dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,55 miliar.

Pemusnahan berlangsung di Aula Wicaksana Laghawa Polres Dumai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Dumai Timur, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedi Setiawan dan disaksikan sejumlah unsur terkait.

Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedi Setiawan mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai selama sekitar satu bulan terakhir.

"Dari pengungkapan 13 kasus dengan 14 orang tersangka, kami berhasil mengamankan 711,42 gram sabu, 190 butir ekstasi dengan berat 64,46 gram, serta 313 pcs etomidate dengan berat 720,78 gram," kata Fatikh.

Menurutnya, hasil penyelidikan menunjukkan sejumlah kasus tersebut berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika yang diduga melibatkan jalur internasional.

Para tersangka memiliki peran sebagai kurir maupun pengedar. Mereka menerima atau mengambil narkotika dari sejumlah wilayah, termasuk Pulau Rupat yang diduga terhubung dengan Malaysia serta Pekanbaru.

Fatikh menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Dumai.

"Ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus memberantas dan memutus mata rantai tindak pidana narkotika. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku maupun jaringan narkotika untuk berkembang di wilayah hukum Polres Dumai," tegasnya.

Ia memperkirakan, pemusnahan barang bukti tersebut dapat menyelamatkan sekitar 4.060 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika jika seluruh barang tersebut berhasil diedarkan.

Selain itu, nilai ekonomi seluruh barang bukti diperkirakan mencapai Rp1.550.920.000 atau sekitar Rp1,55 miliar.

Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperlihatkan dan diperiksa bersama pihak terkait. Proses pemusnahan kemudian dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan unsur kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai, kejaksaan, penasihat hukum, serta insan pers.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BNN Kota Dumai Ignasius Agus Nugraha, Kasat Resnarkoba AKP Gus Purwantoro, perwakilan Kejaksaan Negeri Dumai Andriyanto Muliya Budiman, penasihat hukum Rahma Kareni, serta Kasi Humas Polres Dumai AKP Zaini Waluyo.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, proses pemusnahan juga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak yang hadir.

Fatikh menambahkan, Polres Dumai akan terus meningkatkan upaya penindakan dan pencegahan peredaran narkotika, termasuk mengungkap jaringan yang berada di balik peredaran barang terlarang tersebut.

"Polres Dumai berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BNN, kejaksaan, masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menciptakan Kota Dumai yang aman dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika," pungkasnya.**

Read more »

Redaksi — November 11, 2026

DUMAI (CNC) - 11 November 2026, Industri minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri kritikal dan berperan penting bagi denyut kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan energi. Peran tersebut telah memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, mulai dari mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas industri hingga menopang perekonomian nasional maupun global.  

Namun dibalik itu, kegiatan operasional di sektor migas memiliki kompleksitas dan tingkat risiko yang tinggi, yakni aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Menyadari hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai sebagai salah satu lini pengolahan strategis Pertamina terus memperkuat upayanya dalam penguatan aspek K3 bagi seluruh insan Perusahaan, mulai dari pekerja, mitra kerja, serta kontraktor melalui implementasi budaya HSSE yang inklusif dan berkelanjutan. 

Upaya tersebut diwujudkan salah satunya diakselerasikan melalui penerapan personal risk assessment bertajuk “BETUAH”. Personal risk assessment adalah tindakan atau proses evaluasi risiko yang dilakukan secara cepat sebelum, saat, setelah melaksanakan tugas atau aktivitas pekerjaan sehingga seluruh potensi bahaya dan risiko telah dipastikan kesiapan mitigasinya 

Inisiatif ini menjadi langkah transformasi Kilang Dumai dalam memperkuat kesadaran, kepedulian setiap individu terhadap pentingnya HSSE sebagai fondasi menjaga keandalan operasional kilang. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi HSSE atau manajemen Perusahaan, melainkan melekat pada setiap individu dalam setiap aktivitas pekerjaan sebagai fondasi terciptanya operasional kilang yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Penamaan BETUAH sendiri sarat dengan nilai kearifan lokal budaya melayu, mengingat dua kilang yang dioperasikan PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, yakni Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning yang berlokasi di Provinsi Riau sejak 57 tahun silam. Seperti halnya dengan penamaan Kilang Dumai yang juga dikenal sebagai Kilang Putri Tujuh yang memiliki kedekatan secara historis dengan awal mula penamaan Kota Dumai.

Manager HSSE PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Syahrial Okzani mengungkapkan penamaan BETUAH diambil dari bahasa Melayu. Ia menjelaskan kata BETUAH memiliki arti yang magis dan menjadi doa bagi kelancaran, keamanan, serta keselamatan operasional kilang dan seluruh insan Perusahaan.

“BETUAH ini memiliki makna beruntung, keuntungan, atau mendatangkan keuntungan. Sehingga diharapkan dengan perilaku HSSE dapat memberikan keuntungan, keselamatan dan keberkahan bagi RU Dumai,” kata Syahrial.

Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan bahwa penamaan BETUAH merupakan akronim yang merepresentasikan tiga prinsip utama dalam membangun perilaku aman, yakni BE (Berpikir Risiko), TU (Tindakan dan Usaha), serta AH (Aman dan Hati-Hati).

Prinsip BE atau BERPIKIR RISIKO mengajak seluruh pekerja, mitra kerja, hingga kontraktor perusahaan untuk selalu berpikir secara teliti dan lakukan pemeriksaan terhadap potensi bahaya, Mulai dari aspek yaitu Plant (peralatan, perlengkapan, dan kondisi area kerja), Process (prosedur kerja, standar teknis, serta izin kerja), dan People (alat pelindung diri, kompetensi, dan sertifikasi pekerja) serta persyaratan HSSE yang harus dipenuhi 

Selanjutnya TU atau TINDAKAN dan USAHA yang menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan terhadap segala kondisi tidak aman( Unsafe Condition) dan perilaku tidak aman (Unsafe Action) serta selalu mengaktualisasikan segala bentuk mitigasi risiko yang telah teridentifikasi dengan cepat dan tepat sebelum memulai pekerjaan. Selain itu, prinsip ini juga mendorong setiap individu untuk memastikan sarana proteksi pribadi seperti alat pelindung diri (APD) yang sesuai telah dipatuhi dan digunakan secara benar, serta melaporkan dan mengkoordinasikan setiap tindakan yang dilakukan kepada pengawas pekerjaan

Sementara itu, prinsip AH atau Aman dan Hati-hati mendorong setiap orang untuk melakukan setiap pekerjaan secara aman dan hati-hati sesuai dengan prosedur, mutu dan target guna mencapai zero accident dan hasil yang optimal.

Ketiga prinsip tersebut secara konsisten disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam berbagai aktivitas perusahaan. Mulai dari safety induction, toolbox meeting sebelum memulai pekerjaan, hingga Mindset Culture Day (MCD) dan kegiatan lainnya. Melalui BETUAH, Kilang Dumai berharap nilai-nilai HSSE tidak hanya menjadi bagian dari budaya kerja, tetapi juga terinternalisasi sebagai kebiasaan dan perilaku setiap individu, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.**

Read more »

Redaksi — November 10, 2026

CENTANGNEWS – Provinsi Riau kembali menempati peringkat pertama nasional sebagai daerah dengan jumlah penerima Beasiswa Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDMPKS) 2026 terbanyak, yakni mencapai 1.606 mahasiswa.

Ketua DPW APKASINDO Provinsi Riau, KH Suher, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama 11 DPD APKASINDO kabupaten/kota bersama pemerintah daerah dan dinas terkait dalam menyosialisasikan serta mendampingi calon penerima beasiswa.

Sebanyak 1.606 mahasiswa asal Riau dinyatakan lolos dan diterima di 42 perguruan tinggi mitra SDM Sawit yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Suher mengingatkan para penerima agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia berharap seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan kelak berkontribusi bagi perkembangan industri kelapa sawit Indonesia.

“Manfaatkan beasiswa ini semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang mundur di tengah jalan. Masih banyak anak-anak yang berharap mendapatkan kesempatan serupa, tetapi belum berhasil lolos,” ujar Suher dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Riau, para bupati dan wali kota, serta jajaran dinas perkebunan yang membantu proses sosialisasi dan pendampingan calon penerima beasiswa.

Sementara itu, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) APKASINDO Riau, Ir. H. Teddy Susilo, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil koordinasi berbagai pihak, mulai dari sosialisasi, verifikasi administrasi hingga pendampingan calon mahasiswa.

Menurut Teddy, APKASINDO Riau sebelumnya menargetkan sekitar 1.400 penerima. Namun, jumlah yang berhasil lolos tahun ini mencapai 1.606 mahasiswa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 1.300 mahasiswa.

“Alhamdulillah, Riau masih berada di posisi nomor satu nasional. Ini hasil kerja bersama dinas terkait, APKASINDO, serta seluruh pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten,” kata Teddy yang dilansir Sawitsetara.co, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, pendampingan diperlukan agar calon mahasiswa, khususnya dari keluarga pekebun sawit, dapat memahami persyaratan dan melengkapi dokumen seleksi.

Teddy menambahkan, perkiraan target penerima dari Riau didasarkan pada luas perkebunan kelapa sawit dan kontribusi daerah tersebut terhadap industri sawit nasional.

Dengan kuota nasional yang meningkat menjadi 5.000 penerima pada 2026, ia berharap semakin banyak anak-anak keluarga pekebun sawit memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi melalui program beasiswa tersebut.**

Read more »

Redaksi — November 10, 2026

DUMAI (CNC) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan menyerap 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang selama ini belum menggunakan layanan transshipment di Singapura maupun Malaysia. Strategi tersebut menjadi bagian dari pengembangan Dumai Transshipment Hub untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jalur pelayaran Selat Malaka.

Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo, mengatakan pengembangan Dumai Transshipment Hub merupakan langkah perusahaan memperluas layanan maritim di kawasan yang selama ini didominasi pelabuhan negara tetangga.

"Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil," ujar Prasetyo dalam acara Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Menurut Prasetyo, Indonesia selama ini belum optimal melayani lalu lintas kapal di Selat Malaka. Padahal, jalur strategis tersebut dilintasi sekitar 110 ribu kapal setiap tahun.

Ia menjelaskan, penggabungan Pelindo menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperluas peran dalam layanan pelabuhan dan menangkap peluang dari aktivitas pelayaran internasional.

Prasetyo menegaskan, target tersebut bukan untuk merebut pasar yang telah dilayani Singapura dan Malaysia, melainkan menyasar kapal-kapal yang belum masuk ke kedua negara tersebut.

"60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani," katanya.

Dumai Ditargetkan Beroperasi pada 2030

Pelindo merencanakan pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030.

Dumai dipandang memiliki potensi untuk menjadi pusat transshipment, didukung posisi geografis dan ketersediaan lahan. Pengembangan ini diharapkan memperkuat konektivitas maritim serta meningkatkan peran Indonesia dalam jaringan logistik global.

Pelindo juga telah mengusulkan agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyambut positif rencana tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, usulan penetapan PSN akan dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kajian juga mencakup pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam pembahasan sebelumnya, Bappenas menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membedakan fungsi pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi dikembangkan, termasuk Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung. Langkah tersebut diperlukan guna menghindari tumpang tindih peran serta investasi berlebihan.

Pengembangan Dumai Transshipment Hub menjadi salah satu upaya Pelindo memperkuat sistem logistik nasional sekaligus meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam layanan transshipment di Selat Malaka.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)