ROHIL (CNC) – Personel Polsek Tanah Putih bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tanah Putih mengamankan logistik Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Tahap I Tahun 2026 yang tiba di Kantor Camat Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Sabtu (24/10/2026).

Pengamanan berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Camat Tanah Putih, Jalan Yahya Aidin, Kelurahan Sedinginan. Logistik yang diterima mencakup kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara untuk enam kepenghuluan.

Kapolsek Tanah Putih Kompol Ali Azar, S.Sos., diwakili IPDA Ifananto P. Admaja, S.H., bersama personel kepolisian dan Satpol PP melakukan pengamanan guna memastikan logistik tersimpan aman sebelum digunakan dalam pemungutan suara.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Tanah Putih Dona Doni Siregar, S.STP., M.Si., Kasi Pemerintahan Wan Fadilah, S.AP., personel Polsek Tanah Putih, unsur TNI, serta ketua panitia dan pengawas pemilihan tingkat kepenghuluan.

Enam Kepenghuluan Terima Logistik

Berdasarkan data pendistribusian, logistik surat suara diperuntukkan bagi enam kepenghuluan, yakni:

1. Kepenghuluan Sekeladi: 2.206 lembar.

2. Kepenghuluan Sintong Bhakti: 3.088 lembar.

3. Kepenghuluan Sintong: 3.305 lembar.

4. Kepenghuluan Sintong Makmur: 2.436 lembar.

5. Kepenghuluan Sintong Pusaka: 1.735 lembar.

6. Kepenghuluan Teluk Berembun: jumlah belum terkonfirmasi.

Selain surat suara, logistik yang diterima meliputi stiker dan segel kotak suara, gembok, alat penghitung surat suara, pena, tinta penanda pemilih, paku pencoblos, busa alas pencoblosan, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, amplop, map, serta formulir C1.

Perlengkapan tersebut akan digunakan untuk mendukung proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing kepenghuluan.

Logistik Disimpan di Kantor Camat

Setelah tiba, seluruh logistik Pilpeng Serentak Tahap I Tahun 2026 untuk wilayah Kecamatan Tanah Putih disimpan di dalam ruangan Kantor Camat Tanah Putih. Personel Polsek Tanah Putih bersama Satpol PP melakukan pengamanan selama logistik berada di lokasi penyimpanan.

Kegiatan ini melibatkan unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, TNI, panitia pemilihan, dan pengawas pemilihan sebagai bentuk koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan pemilihan penghulu.

Pengamanan tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan logistik hingga didistribusikan dan digunakan dalam tahapan pemungutan suara, sehingga pelaksanaan Pilpeng Serentak Tahap I Tahun 2026 di Kecamatan Tanah Putih berlangsung aman, tertib, dan kondusif.**


sumber: riauterkini

PIDIE (CNC) — Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bareskrim Polri, dan Bea Cukai menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan pabrik pembuatan narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menangkap 11 orang dan menyita 1,1 ton sabu dalam bentuk cair dan kristal.

Saat petugas tiba di lokasi, sejumlah pelaku diduga berusaha menghindari penangkapan dengan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Namun, tim gabungan berhasil mengamankan seluruh tersangka, termasuk dua warga negara Tiongkok.

Selain narkotika, petugas menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi barang terlarang tersebut.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama BNN, Polri, Bea Cukai, dan kepolisian Tiongkok berdasarkan informasi yang diterima aparat.

Para pelaku diduga terkait dengan jaringan narkotika internasional Golden Triangle atau Segitiga Emas, yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Myanmar. Namun, keterlibatan para tersangka dalam jaringan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.

Hingga kini, informasi lebih lanjut mengenai identitas para tersangka, peran masing-masing, serta asal bahan baku narkotika tersebut belum tersedia dalam bahan pemberitaan ini.**

DUMAI (CNC) – Polres Dumai mengamankan lima orang yang dinyatakan positif menggunakan ekstasi dalam razia sarang narkoba di dua lokasi di Kota Dumai, Kamis (22/10/2026) dini hari.

Razia yang dimulai pukul 05.00 WIB itu menyasar Salon Dian di Jalan Soekarno Hatta dan Kosan Aseng Multi Top di Jalan Soederejo. Petugas melakukan tes urine terhadap 18 orang di kedua lokasi tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan empat dari delapan orang yang menjalani tes urine di Salon Dian positif ekstasi. Sementara di Kosan Aseng Multi Top, satu dari 10 orang yang diperiksa menunjukkan hasil positif.

Kelima orang tersebut kemudian dibawa ke Polres Dumai untuk menjalani pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.**

DUMAI (CNC) - 23 Oktober 2026, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai terus mendorong penguatan kapasitas kelompok mitra binaannya melalui program Community Involvement & Development (CID) yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah Kelompok Wirani Rejosari yang ada di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur yang berbatasan langsung dengan Kilang Dumai. 

Beranggotakan 10 orang Ibu Rumah Tangga, kelompok yang lahir pada tahun 2025 ini kini bertransformasi menjadi salah satu pelaku UMKM baru di Kota Dumai. Kelompok emak-emak ini menjual beragaman olahan pangan dan camilan sehat dari Sorgum, Ikan Patin, dan Sayur Hidroponik dengan nama ‘JELITA’. Kehadirannya tidak hanya menjadi ruang untuk mendukung peningkatan kapasitas perempuan, tetapi juga ikut mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat rentan melalui penyediaan pangan bergizi bagi balita, ibu hamil, serta pendampingan kesehatan lansia.

Sebagai bentuk upaya penguatan kapasitas kelompok sekaligus meningkatkan peluang jejaring usaha, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai memberikan Pelatihan Cake and Cookies Berbahan Dasar Tepung Sorgum Program Sejahtera Ekonomi Rakyat melalui Makanan Bergizi Inovatif (SERAMBI). Berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Dumai, pelatihan tersebut dilaksanakan selama dua hari pada 3-4 Oktober 2026 ini bertujuan untuk mendorong kelompok dapat mengembangkan resep-resep baru inovasi olahan sorgum yang kaya nutrisi, sehat, serta memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran.

Reski Agustia Retnowati, Bendahara Kelompok Wirani mengakui bahwa, dengan adanya pelatihan tersebut, mereka yakin dapat lebih mengembangkan produk dan mendapatkan ide-ide baru yang selama ini mungkin belum diketahui sebelumnya.

“Selama ini kami sudah membuat beberapa produk, seperti cookies sorgum original, cokelat, matcha, red velvet, kemudian brownies bakar dan yang kering. Dari situ kami ingin mengembangkan lagi, apa saja yang bisa kami buat dari olahan sorgum itu sendiri. Dengan adanya pelatihan ini, kami bisa lebih mengembangkan dan membuat produk dari tepung sorgum menjadi lebih variatif. Terutama untuk sorgum ini sendiri memiliki manfaat untuk kesehatan,” ujar Retno.

Ia menyebutkan bahwa, dari pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut memang masih fokus pada pembuatan cake and cookies saja. Disamping itu juga terdapat satu produk yang menggunakan pakcoy, tetapi tetap dibuat dalam bentuk yang bisa dikategorikan sebagai cake atau cookies, seperti kue pie. Retno juga mengapresiasi atas pelatihan yang diberikan oleh Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga RU Dumai karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terus belajar dan mengembangkan bahan sorgum itu sendiri,” kata Retno.

Sejak Kelompok Wirani memulai bisnisnya pada 2025, lebih dari 1000 produk berhasil terjual. Terakhir, mereka ikut melenggang bersama UMKM mitra binaan Pertamina lainnya di Pertamina Expo Pekanbaru yang berlansung pada 25-27 September 2026 di Living Mall Pekanbaru.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum mengatakan dukungan yang terus digulirkan bagi kelompok masyarakat binaan program CID Kilang Dumai merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional kilang melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Kami melihat potensi Ibu-ibu Wirani Rejosari ini sangat potensial akan menjadi UMKM yang berdaya saing di Dumai. Karena itu kami terus memberikan dukungan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Selain pendampingan dan sarana prasarana, Kami juga menchallenge ibu-ibu ini agar bagaimana mereka bisa terus semangat meningkatkan kualitas mutu produk sekaligus mengahadirkan inovasi produk yang baru, dengan harapan kedepannya jangkaun pasar semakin luas,” pungkas Muhammad Rum.**

KUALA LUMPUR (CNC) – Anggota Parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap menyelimuti Malaysia. Ia bahkan menggunakan bahasa Jawa untuk menyampaikan kritik sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan karhutla.

Dilansir The Star, Kamis (22/10/2026), Kalam menyampaikan kritik tersebut dalam rapat parlemen pada Rabu (21/10/2026). Awalnya, ia berbicara dalam bahasa Melayu sebelum beralih ke bahasa Jawa saat meminta perhatian langsung dari pemerintah Indonesia.

Kalam mengatakan kabut asap tidak hanya berdampak terhadap warga Malaysia, tetapi juga warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di negara tersebut. Aktivitas perkebunan terganggu sehingga sebagian pekerja kesulitan memperoleh penghasilan dan mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman.

"Orang Indonesia yang bekerja di ladang Malaysia pun terkena dampaknya. Bila tak bekerja, mereka tak dapat gaji, tak bisa kirim duit ke keluarga ke kampung halaman," ujarnya.

Ia juga menanggapi pernyataan Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengenai hutan Indonesia yang selama ini menghasilkan oksigen bagi Malaysia. Kalam menegaskan Malaysia juga memiliki hutan dan pepohonan yang menghasilkan oksigen.

"Janganlah masalah ini sebagai bahan lelucon dengan mengklaim bahwa hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Malaysia. Apakah pepohonan di Malaysia terbuat dari plastik?" katanya.

Kalam kemudian meminta Prabowo mempercepat penanganan karhutla. Ia beralih menggunakan bahasa Jawa dengan alasan bahasa tersebut lebih mudah dipahami oleh sejumlah pejabat Indonesia.

"Assalamualaikum Pak Prabowo, pripun kabare? Paringi waras nggih?" ujar Kalam, yang berarti menanyakan kabar sekaligus mendoakan Presiden agar selalu sehat.

Ia menjelaskan kabut asap dari kebakaran hutan mengganggu pernapasan warga Malaysia. Dampaknya, kata dia, meliputi gangguan kesehatan, penutupan sekolah, penurunan aktivitas pariwisata, hingga terganggunya pekerjaan masyarakat.

Kalam meminta pemerintah Indonesia segera memadamkan kebakaran agar persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahun dan merugikan masyarakat di kedua negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono merespons sorotan anggota parlemen Malaysia tersebut. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memahami dampak karhutla yang dirasakan negara tetangga karena masyarakat Indonesia juga mengalami dampak serupa.

"Kemudian yang kedua, tentu saja kita memahami karena sebagai bangsa kita juga merasakan dampak langsung, masyarakat kita merasakan dampak langsung dari karhutla ini," kata Sugiono di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Sugiono mengatakan Indonesia menjadi pihak yang turut merasakan langsung dampak karhutla. Karena itu, ia mengapresiasi iktikad baik negara tetangga yang ingin membantu penanganan persoalan tersebut.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara tetangga melalui jalur diplomatik maupun komunikasi antarkepala negara.

Di tingkat teknis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melakukan langkah koordinatif untuk menangani situasi karhutla.

Sugiono menegaskan pemerintah terus berupaya menangani karhutla melalui koordinasi lintas pihak, termasuk dengan negara-negara yang terdampak kabut asap.**

PEKANBARU (CNC) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menahan delapan dari sembilan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dikelola PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Kamis (22/10/2026).

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau, Syahrir Jasman, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa para tersangka. Mereka ditahan selama 20 hari, terhitung 22 Oktober hingga 10 November 2026.

Delapan tersangka tersebut yakni Tiswarni selaku Komisaris Utama PT SPRH, Rudi Guntoro dan Agus Salim selaku anggota komisaris, Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, Zulpakar selaku Direktur Pengembangan, Mahendra Fakhri selaku Direktur Keuangan, Maruf Mukhlisin selaku Kepala Divisi SDM dan Litbang, serta Mhd Khoirudin selaku sekretaris perusahaan.

Sementara itu, tersangka Salim Aktar yang disebut sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI) belum memenuhi panggilan penyidik.

Syahrir mengatakan, penyidik telah mendatangi alamat Salim Aktar di Medan, Sumatera Utara. Namun, rumah tersebut dilaporkan sudah kosong. Penyidik akan kembali melakukan pemanggilan secara patut. Jika kembali mangkir, tersangka terancam masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Yang tidak datang ada satu orang. Kami berharap yang bersangkutan segera datang memenuhi panggilan kami,” kata Syahrir.

Delapan tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru untuk kepentingan penyidikan.

Dugaan Penyimpangan Beragam

Dalam perkara ini, penyidik mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana PI, termasuk pemberian tantiem dan bonus, pinjaman untuk kepentingan pribadi, serta pengadaan sejumlah bidang tanah.

PT SPRH tercatat menerima pendapatan dividen PI sebesar Rp569,72 miliar sepanjang 2023–2025. Penyidik menduga terdapat pemberian tantiem dan bonus sebesar Rp9,78 miliar yang disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 2 September 2024 tanpa pembahasan, perhitungan, dan penilaian kinerja yang memadai.

Penyidik juga mendalami dugaan pemberian pinjaman kepada 51 pegawai untuk kepentingan pribadi dengan total Rp2,29 miliar.

Selain itu, penyidikan mencakup pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 600 hektare senilai Rp46,2 miliar, lahan company yard Rp14,4 miliar, serta lahan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) senilai Rp615 juta. Dugaan penyimpangan pembelian lahan kompensasi turut didalami.

Berdasarkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang disebut Kejati Riau, kerugian dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp64,22 miliar.

Syahrir mengatakan, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi tambahan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Saat ini, perkara masih berada pada tahap penyidikan.

Kasus tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PI 10 persen yang sebelumnya menjerat empat orang. Kejati Riau mengumumkan penetapan sembilan tersangka baru pada 6 Agustus 2026.

Empat tersangka dalam perkara sebelumnya yakni Rahman, mantan Direktur Utama PT SPRH; Zulkifli, pengacara PT SPRH; Muhammad Arif, Asisten II Bidang Ekonomi dan Antar Lembaga PT SPRH; serta Dedi Saputra, Kepala Divisi Pengembangan PT SPRH. Mereka telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.**