Recent Post Recent Post
View More

Redaksi — November 10, 2026

DUMAI (CNC) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan menyerap 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang selama ini belum menggunakan layanan transshipment di Singapura maupun Malaysia. Strategi tersebut menjadi bagian dari pengembangan Dumai Transshipment Hub untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jalur pelayaran Selat Malaka.

Direktur Pengembangan Usaha Pelindo, Prasetyo, mengatakan pengembangan Dumai Transshipment Hub merupakan langkah perusahaan memperluas layanan maritim di kawasan yang selama ini didominasi pelabuhan negara tetangga.

"Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil," ujar Prasetyo dalam acara Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Menurut Prasetyo, Indonesia selama ini belum optimal melayani lalu lintas kapal di Selat Malaka. Padahal, jalur strategis tersebut dilintasi sekitar 110 ribu kapal setiap tahun.

Ia menjelaskan, penggabungan Pelindo menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperluas peran dalam layanan pelabuhan dan menangkap peluang dari aktivitas pelayaran internasional.

Prasetyo menegaskan, target tersebut bukan untuk merebut pasar yang telah dilayani Singapura dan Malaysia, melainkan menyasar kapal-kapal yang belum masuk ke kedua negara tersebut.

"60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani," katanya.

Dumai Ditargetkan Beroperasi pada 2030

Pelindo merencanakan pengembangan Dumai Transshipment Hub secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030.

Dumai dipandang memiliki potensi untuk menjadi pusat transshipment, didukung posisi geografis dan ketersediaan lahan. Pengembangan ini diharapkan memperkuat konektivitas maritim serta meningkatkan peran Indonesia dalam jaringan logistik global.

Pelindo juga telah mengusulkan agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyambut positif rencana tersebut. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan, usulan penetapan PSN akan dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kajian juga mencakup pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025.

Dalam pembahasan sebelumnya, Bappenas menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membedakan fungsi pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi dikembangkan, termasuk Dumai, Batam, dan Kuala Tanjung. Langkah tersebut diperlukan guna menghindari tumpang tindih peran serta investasi berlebihan.

Pengembangan Dumai Transshipment Hub menjadi salah satu upaya Pelindo memperkuat sistem logistik nasional sekaligus meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam layanan transshipment di Selat Malaka.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — November 10, 2026

JAKARTA (CNC) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden dan Wapres berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikannya.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjutnya.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran untuk mundur. Namun, dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran agar Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelas Prasetyo.

Tekanan Politik di DPR

Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Langkah itu menyusul putusan MA dan MK yang menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk Singapura dan Australia.

Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari kedua negara tersebut.

DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

DPR merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam ketentuan UU MD3, dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Meski demikian, usulan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari proses politik dan hukum yang memiliki mekanisme serta tahapan tersendiri.

Gibran Respons Putusan MK

Gibran sebelumnya telah merespons putusan MK yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya.

Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Dalam perkembangan terbaru, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Presiden Prabowo belum menyatakan menerima atau menolak niat pengunduran diri tersebut. Gibran juga masih menjabat sebagai Wakil Presiden di tengah proses hukum dan dinamika politik yang berkembang.**


Read more »

Redaksi — November 10, 2026

DUMAI (CNC) – Dalam upaya terus meningkatkan mutu dan adaptivitas pendidikan, majlis guru SMP Negeri 1 Dumai sukses menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Pembelajaran Berbasis Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dan Teknologi Digital pada hari ini.

Kegiatan inovatif ini dilaksanakan secara hybrid, mengombinasikan kehadiran fisik di sekolah dan akses daring (online). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tenaga pendidik dapat berpartisipasi aktif tanpa terhalang keterbatasan ruang. Meski terpisah jarak, suasana workshop tetap berlangsung dengan khidmat, interaktif, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta.

Melalui kolaborasi luring dan daring ini, SMP Negeri 1 Dumai berkomitmen untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran. Fokus utama dari lokakarya ini adalah menyusun strategi pengajaran yang tidak hanya memanfaatkan ekosistem digital secara optimal, tetapi juga menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dan berpusat pada murid.

Kepsek SMPN1 Dumai, Ernizalina, S.Si., M.Pd beserta seluruh majlis guru berharap, hasil dari workshop ini dapat langsung diimplementasikan dalam ruang kelas. Dengan begitu, siswa-siswi SMPN 1 Dumai dapat menerima kualitas pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mendorong mereka untuk berpikir lebih mendalam dan kritis.

"Saya menegaskan dengan sangat kuat bahwa pelatihan RPP Berbasis Pembelajaran Mendalam dan Teknologi Digital ini tidak boleh berhenti sebagai formalitas atau pemenuhan dokumen di atas kertas belaka. Ilmu yang didapatkan harus benar-benar hidup dan mengakar di dalam ruang-ruang kelas kita, " jelas kepsek. 

Lebih lanjut ia mengatakan dari workshop ini akan langsung kita wujudkan melalui optimalisasi Komunitas Belajar (Kombel) internal SMPN 1 Dumai. Wadah ini harus menjadi motor penggerak bagi para guru untuk saling berbagi praktik baik (good practices), mengevaluasi secara berkala RPP model deep learning yang telah dirancang, serta melakukan pendampingan simulasi mengajar secara konsisten. Kita ingin memastikan transformasi digital dan metode pembelajaran mendalam ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar siswa.

Semangat inovasi tanpa henti ini menjadi bukti nyata dedikasi para guru hebat di SMP Negeri 1 Dumai demi kemajuan pendidikan di Kota Dumai.**

Read more »

Redaksi — November 08, 2026

JAKARTA (CNC) – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), sukses menuntaskan uji operasional instalasi panel surya (solar panel) pada kapal Oil Barge (OB) Patra 2302. Langkah strategis ini mencerminkan keberhasilan nyata dalam perluasan pemanfaatan energi bersih hingga ke lini armada pengangkut maritim nasional.

VP Legal and Relation PTK, Amran Reza, menyampaikan bahwa program energi hijau ini merupakan bentuk komitmen penuh PTK dalam mendukung keberlanjutan di industri maritim. Selain itu, proyek ini menjadi bagian dari upaya nyata dalam mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan perusahaan.

"Pemanfaatan solar panel ini menjadi langkah bersama PTK dan Pertamina Group dalam menerapkan operasional kapal ramah lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara bertahap, dengan tetap menempatkan aspek keamanan, keselamatan dan lingkungan (HSSE) sebagai fokus utama," jelas Amran dalam siaran persnya, Senin (9/11/2026).

Melalui terobosan ini, PTK memperluas pemanfaatan energi hijau ke armada pendukung operasional laut yang selama ini mayoritas masih mengandalkan bahan bakar fosil. Pemasangan panel surya pada OB Patra 2302 tersebut ditargetkan mampu menghemat penggunaan bahan bakar hingga 28,08 kiloliter sekaligus memangkas emisi karbon hingga 79,2 ton CO2 per tahun.

Amran menambahkan, keberhasilan langkah ini merupakan wujud nyata dari sinergi lintas entitas yang terintegrasi di lingkungan Pertamina Group. Dalam proyek ini, Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) bertindak sebagai penyedia teknologi solar panel. Sementara itu, PTK berperan langsung dalam operasional armada di lapangan, di bawah dukungan PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Subholding Integrated Marine Logistics yang terus mendorong implementasi strategis inovasi hijau selaras dengan target dekarbonisasi nasional.

Sebelum digulirkan pada OB Patra 2302, inisiatif serupa telah lebih dulu berhasil diimplementasikan pada beberapa armada andalan PTK lainnya. Di antaranya adalah Crew Boat Transko Pari dengan kapasitas 2,16 Kilo Watt Power (kWp), serta Floating Crane Dwipangga dengan kapasitas 6,48 kWp. Kedua proyek pendahulu tersebut tercatat telah menghasilkan penghematan bahan bakar kumulatif hingga lebih dari 144 kiloliter serta memangkas emisi karbon mencapai 417 ton CO₂.

Ke depan, performa operasional serta tingkat efisiensi energi di kapal OB Patra 2302 akan terus ditinjau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi teknis tersebut nantinya akan dijadikan acuan dan standar sebelum sistem serupa diimplementasikan secara massal pada armada PTK lainnya, guna mengawal dan menyukseskan target NZE Pemerintah Indonesia pada tahun 2060 mendatang**


sumber: CNBC Indonesia

Read more »

Redaksi — November 08, 2026

DUMAI (CNC) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Dumai menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,04 kilogram. Dua pria asal Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) diamankan di Amira Wisma, Jalan M. Husni Thamrin, Kecamatan Dumai Selatan, Sabtu (7/11/2026) subuh.

Kedua pria berinisial SL alias L (22) dan W alias N (24) ditangkap setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman narkotika melalui jalur Dumai–Rokan Hilir.

Kasat Narkoba Polres Dumai, AKP Gus Purwantoro, S.H., M.M., mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi mengenai dua pria yang diduga membawa narkotika dan akan melintasi wilayah Dumai.

“Setiap informasi dari masyarakat langsung kami tindaklanjuti dengan cepat. Kami tidak ingin Dumai menjadi jalur peredaran narkotika,” ujar Gus Purwantoro, Minggu (8/11/2026).

Tim yang dipimpin langsung Kasat Narkoba kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kedua pria tersebut.

Sekitar pukul 04.30 WIB, petugas melihat dua pria mengendarai sepeda motor melintasi Jalan M. Husni Thamrin. Keduanya kemudian dibuntuti hingga masuk ke Amira Wisma sekitar pukul 05.00 WIB.

“Kami sisir lokasi dan lakukan pembuntutan. Begitu target masuk ke wisma, langsung kami lakukan penindakan,” katanya.

Dalam operasi tersebut, SL alias L diamankan saat menunggu di atas sepeda motor. Sementara W alias N ditangkap di depan pintu wisma ketika hendak keluar.

Saat diamankan, W alias N membawa tas berwarna ungu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan sekuriti wisma.

Dari dalam tas tersebut, polisi menemukan kantong plastik hitam berisi dua bungkus kristal bening yang diduga sabu dengan berat total 2,04 kilogram.

Selain narkotika, petugas turut menyita satu tas ungu, satu kantong plastik hitam, dua unit telepon seluler merek Vivo, satu unit sepeda motor Honda CRF berwarna hitam tanpa nomor polisi, serta uang tunai Rp81.000.

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan kedua pria tersebut positif mengandung methamphetamine. Sementara pemeriksaan terhadap amphetamine dan THC menunjukkan hasil negatif.

Atas kasus tersebut, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Gus Purwantoro menegaskan, penyidik masih mendalami asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika.

“Meski barang sudah diamankan, kami belum berhenti. Kami akan dalami asal-usul sabu ini dan kemungkinan ada pihak lain yang terlibat,” tegasnya.

Polres Dumai menyatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah wilayah Dumai dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika.**

Read more »

Redaksi — November 07, 2026

PEKANBARU (CNC) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaporkan akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi hoaks dengan mengatasnamakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, ke Polda Riau.

Laporan tersebut disampaikan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau pada Jumat (6/11/2026), berdasarkan surat resmi Nomor 773/100.3/Hk-Bantuan/2026 tertanggal 6 November 2026 tentang pengaduan informasi hoaks.

Kepala Biro Hukum Riau, Yan Dharmadi, mengatakan laporan itu dilayangkan menyusul munculnya informasi di media sosial yang dinilai berpotensi memecah belah masyarakat dan mengganggu ketertiban.

"Beberapa hari belakangan ada upaya-upaya memecah belah dan berpotensi mengganggu ketertiban di tengah masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan wibawa pimpinan, representasi Bapak Plt Gubernur sebagai kepala daerah dari Pemprov Riau. Kami sudah laporkan ke Polda Riau," kata Yan, Sabtu (7/11/2026).

Salah satu akun yang dilaporkan memuat narasi bahwa SF Hariyanto tidak percaya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam unggahan tersebut, SF Hariyanto juga disebut mengenal Listyo Sigit sebagai sosok yang baik.

Menanggapi laporan itu, Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, termasuk pengaduan yang disampaikan Pemprov Riau.

"Semua laporan masyarakat akan saya layani. Saya akan proses sesuai dengan profesionalitas penyidik. Jadi kita akan lakukan penyelidikan, apa yang terjadi," kata Arman, Jumat (6/11/2026).

Arman menegaskan, Polda Riau tidak membedakan penanganan laporan berdasarkan identitas pelapor. Setiap pengaduan yang masuk akan diterima dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Saya tidak melihat siapa pelapornya, tapi setiap laporan yang masuk ke Polda Riau harus dilayani, tidak melihat siapa pelapornya," ujarnya.

Ia mengatakan, penyidik akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui fakta di balik informasi tersebut, termasuk menelusuri akun media sosial yang diduga menyebarkan narasi dengan mengatasnamakan Plt Gubernur Riau.

"Akan kita selidiki akun yang menyebarkan informasi tersebut," tegas Arman.*"


slumber: Kompas.com

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)