PEKANBARU (CNC) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan peredaran pupuk yang tidak sesuai standar mutu dan kualitas sebagaimana tercantum pada kemasan. Polisi mengamankan seorang tersangka berinisial AM dan menyita 926 karung pupuk dengan berat total sekitar 45,8 ton.

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari patroli dan monitoring personel intelijen Kodam XIX/Tuanku Tambusai di kawasan Simpang Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, pada 2 Oktober 2026.

Saat patroli, petugas menemukan truk yang mengangkut pupuk diduga tidak sesuai standar mutu. Temuan itu kemudian diserahkan kepada Polda Riau pada 3 Oktober 2026 untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik mengambil 15 sampel pupuk dari berbagai merek untuk diuji di laboratorium. Pengujian dilakukan guna memastikan kesesuaian kandungan pupuk dengan informasi mutu dan kualitas yang tertera pada kemasan.

“Berdasarkan hasil yang kami terima melalui surat Nomor F-2899 Tahun 2026 tanggal 20 Oktober 2026, delapan sampel yang hasilnya telah keluar menunjukkan kandungan yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas sebagaimana tercantum pada kemasan,” ujar Ade dalam konferensi pers di Perkantoran Ring Road, Jalan Lintas Sumatera, Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Kamis (5/11/2026).

Dijual kepada Petani Selama Enam Bulan

Setelah menerima hasil laboratorium, penyidik memeriksa sejumlah saksi pada 31 Oktober 2026. Saksi yang dimintai keterangan di antaranya pihak yang menyerahkan barang bukti, sopir truk, dan kernet kendaraan.

Polisi kemudian memanggil AM yang diketahui sebagai pemilik pupuk tersebut. Namun, tersangka tidak memenuhi dua kali panggilan penyidik dan diketahui sudah tidak berada di kediamannya di wilayah Gambir.

Setelah dilakukan penelusuran, AM akhirnya diamankan di rumah keluarganya di Kecamatan Tapung Timur, Kabupaten Kampar. Tersangka kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan, AM diketahui memperoleh pupuk dari sejumlah daerah, di antaranya Payakumbuh dan Medan.

"Pembelian pupuk ini dilakukan dengan menghubungi sejumlah orang melalui media sosial dan marketplace, termasuk aplikasi Facebook," kata Ade.

Pupuk tersebut kemudian dijual kembali kepada petani dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per karung. Penjualan dilakukan secara langsung kepada petani yang menghubungi tersangka.

Menurut Ade, aktivitas penjualan pupuk yang diduga tidak sesuai standar mutu tersebut telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan.

926 Karung Pupuk Diamankan

Sejumlah merek pupuk yang diamankan dalam kasus ini antara lain CSP Daun Sawit, Mahkota Fertilizer, Mahkota warna hitam, NPK, DG, Mitra Urea, Fertilizer, serta Mutiara warna putih dan biru.

Barang bukti yang disita terdiri dari 906 karung pupuk berukuran 50 kilogram dan 20 karung berukuran 25 kilogram. Total barang bukti mencapai 926 karung dengan berat sekitar 45,8 ton.

Ade menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya petani, dari peredaran pupuk yang tidak memenuhi standar mutu dan kualitas.

Atas perbuatannya, AM disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

"Penyidik masih mendalami asal-usul pupuk yang diperoleh tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai pasokan dan distribusinya," ujar Ade.

Ade mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli pupuk dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan dugaan peredaran pupuk yang tidak sesuai standar.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Riau AKBP Rudi A. Samosir, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau Kompol I Komang Aswatama, serta Danden Inteldam Kodam XIX/Tuanku Tambusai Letkol Arh Soni Bolin Steven Simanjuntak.**

DUMAI (CNC) - Suasana kunjungan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai terasa hangat dan menghibur lewat alunan musik dari penampilan band akustik warga binaan.

Sejumlah warga binaan tampak menunjukkan kemampuan bermusik mereka dengan memainkan berbagai alat musik, mulai dari gitar akustik dan bass. Penampilan tersebut semakin meriah dengan lantunan lagu yang dibawakan secara bersama-sama.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan waktu positif bagi warga binaan sekaligus wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni musik. Melalui kegiatan bermusik, warga binaan diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta mempererat kebersamaan.

Kehadiran band akustik tersebut juga memberikan hiburan tersendiri bagi para pengunjung. Suasana yang biasanya identik dengan aktivitas kunjungan pun terasa lebih santai dan penuh keakraban.

Kegiatan ini mencerminkan bahwa pembinaan di dalam Rutan tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif dan produktif.**

DUMAI (CNC) - 4 November 2026, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai (Kilang Dumai) terus memperkuat upayanya dalam penguatan kawasan pesisir di Kelurahan Mundam, Kota Dumai, termasuk penanggulangan abrasi di wilayah tersebut. Upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman 500 mangrove di sekitar kawasan REDAKSI (Rumah Edukasi Anak Pesisir) yang berlokasi di Jalan Muslim RT 5 Kelurahan Mundam.

Penanaman dilakukan secara bertahap pada pertengahan Agustus hingga akhir September 2026 bersama Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya, kelompok masyarakat mitra binaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kilang Dumai. Bibit mangrove ditanam menggunakan metode OSOP (One Seedling One PVC), sebuah inovasi dari Kilang Dumai yang dinilai cukup mampu melindungi bibit mangrove dari terjangan ombak ekstrem maupun sersah atau sampah laut. Penanaman dengan metode OSOP dilakukan dengan memberi barrier pelindung pada setiap satu bibit menggunakan potongan pipa PVC berukuran 4 inci dengan panjang 35 cm.

Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum mengatakan bahwa inisiatif tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.  

“Penanaman mangrove ini sudah menjadi roadmap program TJSL kami dalam penguatan wilayah pesisir Dumai. Dan ini adalah langkah konkret Kilang Dumai untuk memastikan agar bagaimana keberlanjutan ekosistem pesisir ini bisa terus terjaga dan memberikan manfaat ekologis jangka panjang, serta menopang kesejahteraan masyarakat pesisir” ujar Muhammad Rum.

Penanaman mangrove tersebut merupakan bagian dari keberlanjutan program TJSL Perusahaan bertajuk “Serumpun Lestari: Gerakan Bersama Masyarakat Dalam Menjaga Pesisir dan Gambut Untuk Negeri yang Tangguh dan Lestari”, yang merupakan transformasi lanjutan dari Program Serumpun Paman Bahri.

Dalam penguatan ekosistem pesisir ini, Kilang Dumai telah menjalankan program secara terintegrasi, mulai dari penanaman mangrove berkelanjutan, pembangunan Alat Pemecah Ombak (APO, penyediaan fasilitas REDAKSI sebagai sarana belajar mangrove dan pesisir, hingga mendukung penyediaan fasilitas nursery mangrove guna mendorong potensi ekonomi masyarakat pesisir. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan memberdayakan Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya serta pemangku kepentingan terkait

Berbagai inisiatif tersebut telah dirasakan langsung dampak masyarakat. Sulaiman (51), Ketua Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya menyebutkan bahwa kawasan pesisir di tempat tinggalnya mengalami tingkat abrasi yang cukup tinggi. Menurutnya, perlindungan kawasan pesisir sudah menjadi kebutuhan penting dan keharusan agar lingkungan tempat tinggal masyarakat tetap terjaga hingga generasi mendatang. 

“Bagaimana caranya kita mempertahankan rumah yang ada di pesisir pantai ini untuk berkelanjutan sampai anak cucu. Kalau tidak dicegah, kawasan ini tidak akan bisa bertahan selamanya” ujar Sulaiman. 

Ia menjelaskan bahwa upaya penanaman mangrove sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Namun, usaha awal tersebut kurang optimal karena belum adanya fasilitas pemecah gelombang atau APO. Kondisi tersebut mulai membaik setelah adanya dukungan infrastruktur APO dari program TJSL Kilang Pertamina Dumai, sehingga bibit mangrove yang ditanam kini dapat tumbuh dengan baik. 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Section Head Environment–HSSE PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Rachmat Harris Firmansyah pada saat pemaparan Strategi Pengelolaan Sampah dan Program Penanggulangan Abrasi dalam gelaran Seminar Multipihak yang diselenggarakan oleh Kantor Redaksi Bersama (KRB) Poros Bumi Ayu dan Yayasan Bumi Alam Hijau pada 22 Oktober 2026 di Grand Zuri Dumai Hotel.

Ia menjelaskan bahwa dukungan sarana APO ditunjukkan agar mangrove yang telah ditanam tidak cepat hilang karena terjangan ombak yang tinggi. Selain itu, pemberdayaan Kelompok Nelayan Tangkap Mundam Jaya diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus percontohan bagi masyarakat di kawasan pesisir lainnya untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir Dumai dari ancaman abrasi.

Upaya Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dalam penanggulangan abrasi di Dumai tidak hanya terhenti pada penanaman 500 mangrove di Kelurahan Mundam. Pada 28 Juli 2026, Kilang Dumai juga sebelumnya telah menyerahan bantuan sebanyak 200 bibit mangrove ke Kelompok Pegiat Mangrove di Bandar Bakau Dumai. Terbaru, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai juga telah 100 bibit mangrove ke BPBD pada 6 Oktober 2026 sebagai bagian dari komitmen dan dukungan nyata dalam memperkuat perlindungan ekosistem pesisir Dumai.**

JAKARTA (CNC) — Eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi berkaitan dengan upaya makar. Namun, penilaian tersebut disampaikan berdasarkan analisis dan diskusi, bukan kesimpulan penyelidikan resmi.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam siniar Terus Terang yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (4/11/2026).

Dalam perbincangan bersama pembawa acara Rizal Mustary, Mahfud menjelaskan ancaman hukuman bagi pelaku makar, termasuk kemungkinan pidana mati.

“Makar itu hukumannya apa, Pak? Hukuman mati kan?” tanya Rizal.

“Ya. Hukuman mati dong kalau makar. Iya. Bisa dengan hukuman mati,” jawab Mahfud.

Meski demikian, Mahfud menjelaskan hukuman mati tidak serta-merta dilaksanakan. Menurutnya, terdapat ketentuan yang memungkinkan pelaksanaan hukuman ditunda hingga 10 tahun.

“Kalau berkelakuan baik turun menjadi seumur hidup. Ini ketentuan hukum yang sekarang,” ujarnya.

Mahfud menegaskan, meskipun terdapat kemungkinan perubahan hukuman, vonis mati tetap merupakan salah satu ancaman pidana dalam perkara makar.

Dugaan penyadapan dikaitkan dengan makar

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyoroti dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Ia mempertanyakan tujuan tindakan tersebut dan menduga ada kepentingan politik di baliknya.

“Ini kan tadi disebutkan masih pendahuluan. Memang masuk akal. Untuk apa menyadap presiden? Kalau bukan tujuan untuk makar,” kata Mahfud.

Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ahli untuk memahami kemungkinan motif di balik dugaan penyadapan tersebut.

Dari pembahasan itu, Mahfud menyebut muncul dugaan adanya tujuan yang berkaitan dengan makar.

“Jadi kira-kira memang tujuannya agak-agak makar gitu,” ungkapnya.

Meski demikian, Mahfud tidak memaparkan bukti yang memastikan dugaan tersebut sebagai hasil penyelidikan resmi.

Singgung wacana masa jabatan Prabowo

Mahfud kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika politik yang berkembang sejak 2024.

Ia mengingat pernyataan Connie Rahakundini Bakrie yang pernah menyebut Presiden Prabowo mendapat jatah masa jabatan dua tahun, sebagaimana diklaim Connie berdasarkan informasi dari Rosan.

“Connie Rahakundini, Ibu Connie ya. Itu kan pernah mengatakan bahwa Jokowi bilang melalui Rosan, bahwa Pak Prabowo tuh jadi presiden diberi jatah dua tahun,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyinggung kepergian Connie ke Rusia setelah pernyataan tersebut mencuat.

Menurutnya, informasi yang disampaikan Connie saat itu disebut bersumber dari Rosan.

“Padahal yang bilang ke Connie itu Rosan,” katanya.

Mahfud selanjutnya menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut persoalan tersebut kembali diikuti pembicaraan mengenai posisi Prabowo dalam dinamika politik.

Mahfud juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menurutnya dianggap sebagai isyarat dalam perkembangan situasi politik.

Paparkan dugaan skenario demonstrasi buruh

Mahfud turut mengungkap adanya rencana demonstrasi besar-besaran oleh buruh pada 20 Oktober 2026 di kawasan Hotel Indonesia (HI) hingga Istana Negara.

Menurutnya, rencana tersebut kemudian terdeteksi aparat dan menjadi bagian dari penyelidikan.

“Nah, sebelum itu diketahui ini oleh Polri yang baru ini, Pak Suyudi (Kapolri),” ujarnya.

Mahfud mengatakan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui tujuan yang lebih besar di balik rencana aksi tersebut.

Ia kemudian memaparkan skenario yang disebutnya didengar dalam persoalan itu. Dalam skenario tersebut, Gibran disebut akan mengambil peran ketika demonstrasi berlangsung dan mengarahkan buruh untuk kembali pulang.

“Lalu nanti yang mengamankan situasi Gibran, buruh akan pulang atas perintah Gibran,” tuturnya.

Mahfud menegaskan bahwa skenario tersebut merupakan informasi yang didengar dan perlu ditelusuri.

“Itu skenario yang didengar, sehingga ini dilacak, ini ada tujuan apa,” sambungnya.**


Sumber: FAJAR.CO.ID

DUMAI (CNC) – SMK Perikanan Provinsi Riau berhasil meraih Juara III dalam ajang Lomba Cepat Tepat Perpajakan (LCTP) 2026 tingkat Kota Dumai. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi peserta didik untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih pencapaian lebih tinggi.

LCTP 2026 merupakan kompetisi perpajakan tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau. Untuk wilayah Kota Dumai, babak penyisihan dilaksanakan secara daring pada 29 Oktober dan 3 November 2026.

Kompetisi ini menjadi salah satu upaya mendorong pemahaman perpajakan di kalangan pelajar, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan wawasan generasi muda mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan.

Keberhasilan SMK Perikanan Provinsi Riau meraih posisi ketiga menunjukkan semangat dan kemampuan siswa dalam mengikuti kompetisi di bidang perpajakan.

Ucapan selamat atas prestasi tersebut turut disampaikan melalui poster yang beredar di media sosial. Apresiasi diberikan atas kerja keras, dedikasi, dan semangat luar biasa yang telah ditunjukkan dalam mengikuti perlombaan.

“Terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan semangat luar biasa. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan meraih pencapaian yang lebih tinggi,” ucapan selamat.

SMK Perikanan Provinsi Riau berlokasi di Jalan Cendrawasih Nomor 1, Kota Dumai. Sekolah tersebut aktif mengikuti berbagai kegiatan serta perlombaan kepemudaan maupun vokasi sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik.

Prestasi dalam LCTP 2026 diharapkan menjadi motivasi bagi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan akademik, memperluas wawasan, serta berani berkompetisi dalam berbagai bidang.

Capaian ini sekaligus menambah prestasi SMK Perikanan Provinsi Riau dalam mendukung pengembangan kualitas pendidikan kejuruan dan membangun generasi muda yang berkompeten.

SMK Perikanan Provinsi Riau Tangguh.**

DUMAI (CNC) – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai mengikuti kegiatan pertemuan dan silaturahmi bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara jajaran pemasyarakatan dengan pimpinan kementerian.

Pertemuan yang dipusatkan di Ruang Rapat Sahardjo, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta Pusat, tersebut diikuti jajaran Rutan Dumai secara daring.

Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus interaksi antara Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun hubungan kerja yang semakin erat serta kesamaan persepsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Keikutsertaan Rutan Kelas IIB Dumai merupakan bentuk komitmen dalam menjaga komunikasi dan keterhubungan dengan pimpinan pusat. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan kebijakan kementerian di tingkat satuan kerja.

Dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik, Rutan Dumai diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.**