PEKANBARU (Harian.co) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Pekanbaru melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Riau. Adapun isu yang diangkat oleh HMI Cabang Pekanbaru yaitu “Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Syamsuar”.
Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Wakil Gubernur Brigjen TNI (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution, SIP telah memasuki tahun terakhir masa kepemimpinannya yang artinya telah melewati 4 tahun masa menjabat. Dalam perjalannya memimpin Provinsi Riau terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat Provinsi Riau seperti yang digambarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Visi Misinya.
Sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Givo Vrabora mengatakan, “Sesuai dengan visi yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat pemilihan Gubernur pada 2019 yakni ‘terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)’ yang mana dalam upaya mewujudkan hal tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur mengambil fokus pada sumberdaya manusia yang unggul, pembangunan infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam perjalanannya memimpin Provinsi Riau yang telah berjalan selama 4 tahun masih belum terwujud,” ungkap Givo Vrabora (12/06/2023).
Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Riau stagnan berada di posisi ke-7 dari provinsi lain yang ada di Indonesia meskipun ada peningkatan angka dalam 3 tahun tetapi tidak dapat dikatakan signifikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau jauh berada dibawah DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia bahkan provinsi Riau berada dibawah provinsi Kepulauan Riau. Bahkan provinsi Riau turun 1 peringkat dari masa sebelum kepemimpinan Syamsuar.
Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang ada di provinsi Riau, selama kepemimpinan Gubernur Syamsuar-Edy masih terbilang minim. Bahkan pada tahun 2022 pemerintah provinsi Riau menggelontorkan dana besar senilai 127 M untuk pembangunan infrastruktur bukan prioritas dan bukan pula masuk pada kewenangannya. Bahkan provinsi Riau menempati posisi pertama jalan rusak terpanjang se Indonesia dengan total 1.074 km jalan rusak dan rusak berat dari total 2.800 km jalan provinsi. Bahkan gubernur Riau lebih memprioritaskan pembelian mobil listrik senilai lebih dari 10 M yang tidak berimplikasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan sebagaimana termaktub dalam misi gubernur riau saat ini dapat dikatakan belum sesuai dengan implementasinya. Hal ini juga berkaitan erat dengan komitmen Gubernur Riau dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan. Mulai dari kebakaran hutan, selama kepemimpinan gubernur Syamsuar selama 4 tahun kebelakang masih saja terjadi dan menghanguskan ribuan hektar lahan hutan yang ada di provinsi Riau.
Dalam isu-isu sosial, maraknya perkembangan LGBT dikalangan masyarakat Riau juga menjadi kekhawatiran yang dapat mengancam masa depan anak bangsa. Baru-baru ini saja terdapat penjaringan pemuda yang terindikasi LGBT ditemukan di wilayah Riau. Belum lagi masih diragukannya komitmen gubernur Riau terhadap penuntasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di provinsi Riau, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anggota keluarga yang diangkat menjadi pejabat pemerintah dilingkungan pemerintah provinsi Riau dan juga masih banyaknya proyek-proyek mangkrak yang terindikasi adanya tindakan pidana korupsi seperti pembangunan payung Masjid Agung An Nur Riau.
Setelah melakukan kajian dan penelaahan terhadap kinerja gubernur Riau setelah 4 tahun memimpin provinsi Riau, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru memberikan ‘Rapor Merah’ atas capaian gubernur dan wakil gubernur selama memimpin Provinsi Riau selama 4 tahun.
Untuk itu, kami HMI Cabang Pekanbaru mendesak dan menuntut gubernur Riau untuk:
- Menindaklanjuti infrastruktur-infrastruktur dan fasilitas rusak, rusak berat dan bermasalah yang ada di provinsi Riau.
- Berkomitmen membuat perda pelarangan tentang Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).
- Berkomitmen untuk membuat langkah-langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi Provinsi Riau.
- Pemerataan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah di daerah yang masih sulit untuk dijangkau (terpencil).
- Berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan, banjir dan lain sebagainya.
- Berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih marak terjadi diruang lingkup Provinsi Riau.
- Berkomitmen untuk melakukan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.
- Berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN).
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Novri Ardiansyah menyampaikan, “Kami sangat berharap beberapa tuntutan kami dapat di dengar dan di indahkan oleh gubernur riau namun ketika kami melakukan aksi pimpinan gubernur riau bapak syamsuar tidak menjumpai kami dan bahkan kami diberi tahu bahwa beliau sedang tidak ada di kantor, kami merasa ini sebagai bentuk bahwa gubernur riau tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, dan kami HMI Cabang Pekanbaru berkomitmen akan terus mengawal pergerakan ini,” tutup Novri.
Editor: Alex
