Pelalawan (Harian.co) — Menanggapi keluhan dari kawan-kawan kontraktor di Kabupaten Pelalawan terkait Standar Satuan Harga (SSH) kegiatan pekerjaan pada paket proyek di Kabupaten Pelalawan, baik pada kegiatan paket proyek lelang maupun paket penunjukan langsung (PL) yang harganya tidak masuk atau memberatkan kontraktor, jangankan untung yang ada tekor.
Terkait persoalaan ini Abdul Murat Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Pelalawan menanggapi, memang kita melihat satuan standar harga dalam kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Pelalawan yang dibuat oleh konsultan perencana sangat memberatkan kontraktor sebagai contoh Kegiatan pekerjaan proyek di daratan disamakan standar satuan harganya dengan pesisir ini jelas tidak masuk dihitungan jangankan pas yang ada malah tekor.
“Kalau seperti ini membunuh kontraktor namanya,” lanjut murat, pada Senin (21/06/2021).
Ia juga meminta bagian aset pemda kabupaten pelalawan harus mengecek, jangan menghitungnya diatas meja jelas setiap wilayah itu beda baged yang harus dikeluarkan jadi jangan dipukul rata kasian kontraktornya.
Hal ini penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan, jika satuan harga tidak masuk tentunya untuk mendapat untung kontraktor harus mengakalinya sehingga berpengaruh pada mutu pekerjaan yang dihasilkan dan terkesan asal jadi saja, tentunya ini merugikan rakyat, bangunan baru umur setahun jagung sudah hancur sana sini.
Murat juga mengatakan kontraktor yang ada di Kabupaten Pelalawan jangan membuat penawaran dulu kalau memang SSH nya tidak masuk, kita ini cari duit bukan cari kerja.
Pewarta: Tosmen
