Pelalawan (Harian.co) — Menerima laporan masyarakat, Abdul Murat S.IP Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Pelalawan, mengunjungi Puskesmas Kuala Kampar guna memastikan perihal yang menjadi keluhan dari masyarakat terhadap puskesmas Kuala Kampar, pada Kamis (16/12/2021).
Setelah sampai di daerah yang dikunjungi, Murat mengatakan ada beberapa hal yang disampaikan masyarakat, yaitu keluhan masyarakat atas biaya yang harus dicari saat mau rujuk pasien ke Tanjung Balai Karimun.
Diketahui Murat dari informasi masyarakat di daerah tersebut mengatakan bahwa biaya rujukan dari daerah mereka tinggal menuju tempat rujukan yang berada di Tanjung Balai Karimun tergolong mahal dan sangat memberatkan masyarakat jika dalam keadaan sakit dan harus di rujuk.
“Ini yang jumlahnya amat besar yaitu mencapai Rp 5.400.000 sekali berangkat, dengan rincian, minyak 13 jerigen dengan harga Rp275.000 perjerigen dikalikan 13 jerigen, Oli 13 botol dikalikan Rp35.000, Kep sped Rp500.000, perawat pendamping Rp700.000, ambulans Rp100.000,” katanya.
Murat juga menambahkan, “Menurut keterangan pengelola program yang diketahui bernama Ira salah satu pegawai puskesmas, biaya tersebut kemudian diganti, namun setelah KIA atau Jampersal dicairkan,” sambung Murat.
Ironisnya, menurut pengakuan masyarakat kepada Murat bahwa, “Terkadang sangat dibuat sulit disaat harus rujuk, dana tidak ada sementara mau tidak mau biaya itu harus dibayar didepan sebelum berangkat rujuk, seperti minyak misalnya harus dicari dan dibayar oleh pasien atau keluarga pasien, selain itu pihak puskesmas mau mendahulukan biaya rujuk juga tidak ada anggaran,” jelas Murat.
Kemudian Murat juga menerima keluhan dari puskesmas bahwa honor jasa bidan persalinan rutin atau normal yang Rp500.000 per pasien dari Januari sampai Desember ini tidak kunjung dicairkan, ini hak para pegawai harusnya diprioritaskan, dan mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kendalanya. Kemudian terkait alokasi anggaran perawatan Sped Ambulan tidak dianggarkan.
Menanggapi banyaknya permasalahan di Kuala Kampar, Murat berencana akan menyurati Bupati, Inspektorat, secara resmi serta meminta Bupati dapat segera menyikapi permasalahan tersebut dan memberikan solusi.
Selain itu murat juga akan meminta pemeriksaan khusus kepada Inspektorat dengan meminta persetujuan Bupati, terkait pengelolaan anggaran di Puskesmas Kuala Kampar seperti dana BOK, dana BLUD, dan dana Rutin puskesmas Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
Pewarta: Tosmen
