JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dibentuk Kemenko Polkam telah dibubarkan. Satgas ini dibubarkan setelah penanganan Karhutla 2025 dapat teratasi.
“Bahwa karhutla ini sudah bisa dikendalikan, antara lain salah satunya, Desk Kebakaran Hutan dan Lahan, yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik Keamanan, sudah dibubarkan dua minggu yang lalu, dan dikembalikan ke fungsi kementerian dan lembaga masing-masing,” kata Suharyanto kepada wartawan di kantor Kemenhut, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
Suharyanto menjelaskan lahirnya satgas tersebut sebelumnya didasarkan pada kejadian karhutla yang sempat terjadi begitu masif. Karhutla ini pun menyebabkan penyebaran asap ke negara-negara tetangga sehingga dirasa perlu adanya satgas khusus penanganan karhutla.
“Mungkin pertimbangan dari Kementerian Koordinator, karena sifatnya karhutla ini pernah terjadi sangat masif ya, sampai membuat malu lah dengan negara-negara tetangga, karena kita mengekspor asap negara tetangga, mungkin segera dibuatlah desk karhutla itu. Tapi kemudian penanganannya seperti Bapak Menteri tadi sampaikan bisa berjalan baik, maka segera dibubarkan lagi,” ujarnya.
Saat ini penanganan karhutla dikembalikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Penanganan karhutla kali ini pun dapat teratasi dengan jumlah personel adan armada yang bertugas lebih sedikit dari sebelumnya.
“Dari BNPB, pengerahan sumber daya tahun ini relatif lebih sedikit ya. Kami mengerahkan heli patroli tahun ini hanya 12, kemudian heli waterbombing-nya hanya 18, dibandingkan tahun 2024-2023 itu di atas 40 heli waterbombing dan heli patroli,” terang Suharyanto.
“Artinya pengerahan sumber daya untuk memadamkan api di tahun ini pun relatif lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” imbuh dia.
Diketahui, pemerintah membentuk dua desk baru terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dua desk ini diluncurkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan.
“Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ucap Budi Gunawan dalam jumpa pers di Kantornya, Kamis (13/3/2025).
Budi Gunawan menyampaikan itu setelah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Agung. Selain itu sejumlah gubernur juga mengikuti rapat.
Budi menjelaskan untuk desk koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Sedangkan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia leading sector-nya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.**
sumber: Detikcom
 Suharyanto mengungkapkan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dibentuk Kemenko Polkam telah dibubarkan.){kind=link}